Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil menggabai gelar doktor LINK RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Universitas Gadjah Mada. Laki-laki yang menjadi guru besar di Fakultas Kehutanan, Kampus Papua dan menjadi staf ahli Tumenggung Tambrauw ini berhasil menutup pendidikan doktor selama 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., sebagai penguasaan tim penyelidik saat membacakan ciptaan ujian tercingangah promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Ketua tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., menyampaikan Sepus Marten Fatem memperoleh gelar akademik terhormat dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia menginginkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa diperlukan untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Usai ini, Anda akan banyak memahat tugas berat untuk mengangkat Papua. Pembangunan Papua kudu dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang butuh diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk menutupi keperluan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem menuturkan Tambrauw ialah kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Seputar 80 remunerasi administrasi pemerintahan wilayah ini cakup hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya jika wilayah yang hampir seumumnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa pola konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua tengah tetap dipertahankan. “Ada lima komune besar atau lima keluarga besar yang tengah mengatur kawasan hutan untuk Pembawaan beberapa letak dijadikan zona leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Rencana kabupaten konservasi, Katanya dimaknai sekiranya pekerjaan pemerintahan menjelmakan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Bersambung-sambung perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya ketua kabupaten perlu menolak upaya alterasi tata kelola sekiranya perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mengemukakan elemen konservasi apabila domain pembangunan kawasan sebagai kolektif. Setelah itu pemkab dan pemda perlu memunculkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui penyusunan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembeberan destinasi wisata selaku tempat hakiki pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia menyajikan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar taktik rasionalisasi manfaat hutan dan kawasan dapat memberi dukungan pembangunan kabupaten ini apabila kabupaten konservasi. “Minimal 70 ganjaran kawasan lindung Bumi pesisir dan link rgo303 laut tetap dipertahankan,” Menurutnya.